Home » » Perihal Atribut PKI di Pamekasan, Fadli Zon Minta Mengusut Kasus tersebut

Perihal Atribut PKI di Pamekasan, Fadli Zon Minta Mengusut Kasus tersebut

Diposkan oleh Kabar Bangsa pada Tuesday, August 18, 2015 | 3:05 AM

KABARBANGSA.COM---Perayaan kemerdekaan ke-70 ini menyisakan berita yang kurang sedap. Pasalnya karnaval yang diadakan di Pamekasan Madura, terdapat atribut PKI. Hal tersebut membuat respon yang luar biasa di kalangan politisi, akademisi, dan medsos.

Peristiwa yang terjadi pada orang Madura tersebut tidak luput dari perhatian orang penting di Partai Gerindra, Fadli Zon. Bahkan Fadli Zon meminta diusut aktor intelektual di balik atribut tersebut. Padahal ada kemungkinan juga, orang Madura yang ikut karnaval tersebut tidak bermaksud untuk mengangkat kembali PKI ke negeri ini, tetapi atribut di karnaval tersebut hanya sebatas mengingat sejarah bahwa negeri ini pernah punya sejarah masa lalu yang terkait dengan PKI.

"Ini pihak aparat penegak hukum dan pemerintah saya kira telah kecolongan. Aparat penegak hukum harus mengambil langkah-langkah. Jelas ini pelanggaran hukum, dan kita tak bisa mentolelir ini terjadi," tutur Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon usai menghadiri pacara kemerdekaan di NPC Polo Club Bogor hari senin 17 Agustus kemarin.

Jika para peserta karnaval tersebut ingin menghidupkan ideologi PKI, tentu saja mereka tidak terang-terangan membawa atribut ke arena karnaval. Tentunya mereka mengadakan gerakan bawah tanah. Setidaknya para politisi menanggapinya tidak berlebihan, sesuai porsinya. Dan undang-undang sudah jelas, melarang bangkitnya ideologi partai komunis tersebut. 

Memang tanggapan Fadli Zon bukan tanggapan yang aneh dipandang dari kaca mata politik dan posisinya di DPR. Tergantung kepada siapa yang merespon dan menanggapi kegiatan tersebut. Jika dikaitkan dengan politik, tentu cara berpikirnya ada dalang di balik atribut tersebut.  Jika cara pandangnya sejarah, ada kemungkinan berbeda. Tapi yang jelas, secara konstitusi, bangsa Indonesia menolak hadirnya ideologi PKI, sesuai Ketetapan MPR RI Nomor 25 tahun 1966, bahwa yang terkait dengan ajaran dan lambang komunis dilarang.*** (fit)


Artikel Terkait:

0 comments :

Post a Comment