PADANG PARIAMAN — Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi Partai Gerindra Ade Rezki Pratama akan terus mengawal peningkatan layanan kesehatan masyarakat di Padang Pariaman termasuk pasca bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat.
Tokoh muda Partai Gerindra ini menyoroti keterbatasan fasilitas kesehatan pascabencana banjir dan longsor yang berdampak pada RSUD Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat.
Sorotan utama diarahkan pada minimnya ruang Intensive Care Unit (ICU) dan layanan darurat yang sangat dibutuhkan dalam situasi krisis.
Anak buah Prabowo Subianto ini meninjau langsung kesiapan layanan kesehatan di daerah terdampak bencana, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh penanganan yang cepat dan memadai ketika kondisi darurat terjadi.
Dari hasil peninjauan, Ade menilai penguatan sarana fisik dan alat kesehatan masih menjadi kebutuhan mendesak. Keterbatasan fasilitas dinilai sangat terasa ketika bencana melanda, mulai dari kurangnya peralatan ICU hingga keterbatasan layanan pemulasaran jenazah bagi korban bencana.
“Kami melihat masih dibutuhkan sejumlah fasilitas fisik dan alat kesehatan agar pelayanan kesehatan bisa maksimal, terutama dalam kondisi darurat,” ujarnya.
Ade Rezki menegaskan pentingnya dukungan kebijakan dan penguatan anggaran untuk melengkapi fasilitas kesehatan di wilayah rawan bencana.
Menurutnya, Komisi IX DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk mengajukan usulan pembiayaan, baik melalui APBN maupun skema pendanaan lain yang memungkinkan.
Selain penguatan fasilitas yang ada, Ade juga menyatakan dukungan terhadap rencana Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk membangun rumah sakit umum daerah baru di kawasan Sungai Limau.
Pembangunan rumah sakit tersebut dinilai strategis untuk memperluas akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang selama ini terkendala jarak dan waktu tempuh ke fasilitas rujukan.
Komisi IX DPR RI, lanjut Ade, berkomitmen terus mengawal proses pemulihan pascabencana sebagai bagian dari upaya mitigasi jangka panjang. Pengawalan itu mencakup kesiapan fasilitas kesehatan, kelengkapan peralatan medis, ketersediaan obat-obatan, hingga dukungan sumber daya manusia kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung cepat, efektif, dan berkelanjutan.
