SAMPANG – Sorotan publik terkait kualitas makan-minum (mamin) di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Sampang terus bergulir. Setelah sejumlah keluarga warga binaan menyampaikan keluhan, kini Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Kabupaten Sampang mendesak pihak Rutan agar membuka pengadaan data konsumsi secara transparan.
Ketua L-KPK Kabupaten Sampang, H. Sujai, menilai keterbukaan informasi publik sangat penting untuk menghindari kesalah pahaman di masyarakat.
“Anggaran mamin sudah ada aturannya dari pusat. Jika memang dikelola sesuai ketentuan, tentu tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Publik hanya menginginkan kejelasan agar tidak menimbulkan spekulasi negatif,” tegasnya, Minggu (7/9/2025).
H. Sujai menambahkan, pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara bukan hanya tugas lembaga resmi, melainkan juga hak sipil masyarakat. “Kami akan terus mendorong adanya audit terbuka, termasuk jika perlu melibatkan pihak independen agar lebih obyektif,
jangan bermain kucing kucingan, hanya pencitran saja makanan yang di publis di media sosial kayak lestoran namun faktanya yang kami dengar dari salah satu mantan rutan jatah makanan pagi gk layak dimakan dikasih kucing saja gak dimakan.,” ujarnya.
Sementara itu, kalangan pers juga menekankan pentingnya sikap kooperatif pejabat publik ketika dikonfirmasi. Media menilai, keterbukaan merupakan bagian dari akuntabilitas penyelenggara negara.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Rutan Sampang masih belum memberikan penjelasan resmi terkait mekanisme pengadaan mamin maupun standar kualitas yang diterapkan. Desakan agar Rutan Sampang lebih transparan pun semakin menguat, baik dari keluarga warga binaan, organisasi masyarakat, hingga lembaga pengawas di daerah.
Tim
