Jakarta,11Pebruari 2026 - Dinamika politik nasional kembali memasuki fase krusial ketika seorang tokoh dengan pengaruh besar menyampaikan sikap politiknya secara terbuka. Dalam demokrasi, pernyataan seorang mantan presiden bukan sekadar retorika forum, melainkan pesan strategis yang mampu menggerakkan konsolidasi, membentuk persepsi publik, bahkan berpotensi mengubah konstelasi kekuatan politik nasional.
Momentum itu hadir ketika Presiden ke-7 Republik Indonesia, , menyatakan secara tegas dalam Rapat Kerja Nasional (PSI) bahwa dirinya siap bekerja habis-habisan memenangkan PSI. Pernyataan tersebut tidak lagi menyisakan ruang tafsir. Sinyal politik telah dinyatakan secara terang-benderang dan terbuka di hadapan publik.
Dalam tradisi demokrasi Indonesia, figur mantan presiden tetap memiliki pengaruh elektoral dan moral yang signifikan. Jokowi masih memiliki basis loyalis yang luas dan solid—dukungan yang tidak hanya lahir dari popularitas, tetapi dari pengalaman konkret masyarakat terhadap kepemimpinannya yang identik dengan kerja nyata, pembangunan infrastruktur, stabilitas nasional, serta pendekatan yang dekat dengan rakyat.
Pernyataan terbuka Jokowi dapat dibaca sebagai ajakan konsolidasi politik. Ia seolah mengirim pesan kepada para pendukungnya agar tidak tercerai-berai, melainkan bersatu dalam satu rumah perjuangan yang dinilai mampu melanjutkan gagasan kepemimpinannya. Dalam konteks ini, PSI diposisikan sebagai ruang keberlanjutan visi pembangunan yang telah diletakkan selama dua periode pemerintahan.
Seruan konsolidasi tersebut juga diperkuat oleh , yang selain merupakan tokoh PSI juga menjabat sebagai Ketua Umum (GAMKI). Sinurat mengajak seluruh relawan, simpatisan, dan loyalis Jokowi untuk tidak ragu mengambil peran aktif dalam mengawal arah perjuangan politik tersebut. Ia menegaskan bahwa momentum dukungan terbuka Jokowi harus dijawab dengan kerja nyata, konsolidasi barisan, serta kehadiran langsung di tengah masyarakat.
Menurut Sinurat, loyalitas terhadap Jokowi tidak cukup diwujudkan dalam dukungan moral semata, tetapi harus diterjemahkan dalam gerakan politik yang konkret, terorganisir, dan menyentuh kebutuhan rakyat. Ia mendorong relawan Jokowi di berbagai daerah untuk memperkuat jaringan komunikasi, membangun solidaritas, serta menjaga nilai politik santun dan politik kebaikan yang selama ini menjadi ciri kepemimpinan Jokowi.
Lebih jauh, dukungan tersebut juga mencerminkan upaya menjaga kesinambungan gagasan. Pembangunan Indonesiasentris, pemerataan ekonomi, dan stabilitas nasional bukanlah proyek jangka pendek. Dukungan kepada PSI menjadi indikasi bahwa Jokowi ingin memastikan gagasan tersebut tetap memiliki saluran politik yang jelas dan berkelanjutan dalam dinamika demokrasi nasional.
Narasi “politik kebaikan” yang kembali ditegaskan Jokowi menjadi refleksi atas kebutuhan masyarakat saat ini. Publik semakin jenuh dengan politik yang sarat polarisasi, konflik identitas, serta pertarungan retorika yang sering menjauh dari kepentingan rakyat. Politik kebaikan menawarkan pendekatan yang lebih substantif—politik yang menempatkan kerja nyata, etika, kesantunan, dan keberpihakan kepada masyarakat sebagai orientasi utama.
Namun, dukungan terbuka Jokowi juga menghadirkan tantangan besar bagi PSI. Pengaruh politik Jokowi yang masih kuat tentu dapat menjadi magnet elektoral yang signifikan. Tetapi pada saat yang sama, PSI berada dalam sorotan publik yang jauh lebih tajam. Partai ini tidak hanya dituntut mengandalkan figur, melainkan harus membuktikan kapasitas organisasi, kualitas kaderisasi, serta konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Momentum yang sedang terbentuk saat ini merupakan peluang sekaligus ujian. Dukungan Jokowi adalah energi politik yang sangat besar, tetapi energi tersebut hanya akan bermakna jika diterjemahkan melalui kerja nyata di tengah masyarakat. Konsolidasi hingga tingkat akar rumput, kehadiran langsung dalam menyerap aspirasi rakyat, serta kemampuan menghadirkan solusi konkret akan menjadi penentu keberhasilan momentum ini.
Pada akhirnya, sinyal politik Jokowi yang kini disampaikan secara terbuka menandai babak baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Pertarungan politik ke depan bukan semata soal figur, melainkan tentang siapa yang mampu menjaga konsistensi antara gagasan, kerja, dan integritas dalam melayani rakyat.
Namun momentum besar ini juga harus menjadi bahan refleksi internal bagi PSI sendiri. Dukungan dari figur sebesar Jokowi tentu merupakan energi politik yang luar biasa, tetapi energi tersebut tidak boleh membuat partai terjebak dalam ketergantungan figur semata.
PSI harus berani berbenah diri, memperkuat sistem organisasi, membangun kaderisasi yang matang, serta menghadirkan kepemimpinan kolektif yang mampu berdiri kokoh dalam jangka panjang. Politik modern menuntut partai tidak hanya kuat karena tokoh, tetapi karena gagasan, integritas, dan kapasitas kader yang teruji.
Mengandalkan figur tanpa memperkuat fondasi organisasi berisiko melahirkan kultus individu yang justru dapat melemahkan daya tahan partai dalam menghadapi dinamika politik. Dukungan Jokowi seharusnya menjadi katalis untuk mempercepat pendewasaan politik internal, bukan menjadi sandaran utama dalam membangun kekuatan elektoral.
Sejarah politik selalu menunjukkan bahwa figur dapat membuka jalan, tetapi masa depan partai ditentukan oleh kualitas organisasi dan ketulusan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Di titik inilah PSI sedang diuji—apakah mampu menjawab momentum besar ini atau sekadar menjadi bagian dari dinamika politik sesaat.
Penulis: Kefas Hervin Devananda
Mantan Caleg PSI DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 8
