SAMPANG — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) menggelar kegiatan pembekalan Relawan Pendidikan dalam rangka pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Sampang, Madura, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Direktorat PNFI Kemendikdasmen, PLH Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Dewi Trisna, Dinas Dukcapil, Tim Pendamping Profesional (TPP), organisasi mitra, relawan pendidikan, hingga insan pers.
Dalam sambutannya, perwakilan Direktorat PNFI Kemendikdasmen menyampaikan bahwa program relawan pendidikan mulai dirintis sejak tahun 2025 di empat kabupaten, yakni Kabupaten Kupang, Donggala, Nias, dan Lombok Utara. Pada tahun 2026, program tersebut berkembang menjadi 10 kabupaten, termasuk Kabupaten Sampang.
Ia menjelaskan, program relawan pendidikan merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah.
“Relawan ini sudah berikrar dan berkomitmen meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk membantu penanganan anak tidak sekolah, khususnya di Kabupaten Sampang,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan ATS membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, Dukcapil, hingga pemerintah desa. Oleh sebab itu, Kemendikdasmen menggandeng Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal yang memiliki jaringan pendamping profesional hingga tingkat desa.
Dalam kesempatan itu juga disampaikan bahwa jumlah ATS di Kabupaten Sampang mengalami penurunan dari sekitar 28 ribu anak pada tahun 2025 menjadi 27 ribu anak di tahun 2026. Pemerintah menargetkan angka tersebut dapat terus ditekan hingga turun 5 ribu anak pada tahun ini.
Sementara itu, PLH Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Dewi Trisna, mengungkapkan bahwa kehadiran program relawan pendidikan menjadi langkah penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sampang.
Ia menyebut tingginya angka anak tidak sekolah menjadi salah satu faktor rendahnya IPM di daerah tersebut.
“Penanganan ATS ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Dinas Pendidikan tidak bisa bergerak sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi semua pihak,” kata Dewi Trisna.
Ia menambahkan, relawan pendidikan nantinya tidak hanya bertugas melakukan pendataan, tetapi juga memastikan anak-anak yang putus sekolah mendapatkan solusi sesuai persoalan yang dihadapi, seperti faktor ekonomi, pernikahan dini, hingga kendala administrasi kependudukan.
Menurut Dewi, pendekatan humanis menjadi hal penting dalam menjalankan tugas di lapangan agar masyarakat merasa nyaman dan terbuka saat memberikan informasi.
“Relawan harus datang dengan pendekatan persahabatan dan humanis agar data yang diperoleh benar-benar sesuai kondisi di lapangan,” tuturnya.
Selain itu, Dinas Dukcapil juga dilibatkan untuk membantu menyelesaikan persoalan administrasi kependudukan, seperti NIK ganda maupun data yang belum tervalidasi.
Melalui program tersebut, pemerintah berharap anak-anak yang selama ini tidak terjangkau pendidikan dapat kembali memperoleh akses belajar dan memiliki masa depan yang lebih baik.
Fit
