SERUYAN, KALTENG – Pemantau Keuangan Negara (PKN) resmi membentuk dan melantik Tim PKN Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan serta penggunaan anggaran daerah agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pembentukan tim tersebut diumumkan pada 13 Juni 2026 dan menjadi bagian dari komitmen PKN dalam memperluas jaringan pengawasan publik di berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Umum PKN, Patar Sihotang, SH., MH, menjelaskan bahwa kehadiran Tim PKN Kabupaten Seruyan diharapkan dapat menjadi mitra masyarakat dan pemerintah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui peran aktif masyarakat.
> “PKN hadir sebagai mitra masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kehadiran Tim PKN Seruyan diharapkan dapat membantu memastikan bahwa setiap program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Patar Sihotang.
Adapun susunan pengurus Tim PKN Kabupaten Seruyan yang telah ditetapkan, yakni:
Ketua: Burhan A
Sekretaris: Akhmad Dwiky Firdaus
Bendahara: Della Fitriani
PKN menyebut organisasi tersebut menjalankan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 10 Tahun 2015 serta telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui SK Nomor AHU-014646.AH.01.07 Tahun 2015.
Ketua PKN Kabupaten Seruyan yang baru dilantik, Burhan A, menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan dan menyatakan siap menjalankan tugas sesuai tujuan organisasi.
> “Kami siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai visi, misi, dan tujuan PKN. Ini adalah tugas yang mulia karena bertujuan menjaga kepentingan masyarakat, mengawal pembangunan, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” ungkap Burhan.
Menurutnya, pengawasan terhadap penggunaan anggaran merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus bagian dari tanggung jawab moral sebagai warga negara.
Burhan juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Seruyan untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan dan melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan kepentingan publik.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim PKN Kabupaten Seruyan akan melakukan berbagai kegiatan pengawasan masyarakat, di antaranya investigasi sosial, audit sosial, pemantauan proyek pembangunan, pengawasan pelayanan publik, serta pengumpulan data dan informasi terkait penggunaan keuangan negara maupun daerah.
PKN menilai audit sosial menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan adanya kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, hasil pekerjaan, hingga manfaat yang diterima masyarakat.
Patar Sihotang berharap Pemerintah Kabupaten Seruyan, DPRD, Inspektorat, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dapat membangun sinergi dengan Tim PKN Kabupaten Seruyan dalam menciptakan budaya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
> “Pengawasan masyarakat bukanlah ancaman, melainkan bagian dari upaya bersama untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Patar menegaskan bahwa PKN akan terus memperluas jaringan pengawasan masyarakat di seluruh Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap terwujudnya pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel.
> “Uang negara adalah amanah rakyat. Karena itu harus dijaga bersama. PKN hadir untuk membantu mengawal amanah tersebut agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan menjadi sarana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Tim
