Sampang|| – Anggaran Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Kabupaten Sampang kini menjadi sorotan tajam. Organisasi Macan Asia Indonesia menilai, dana yang seharusnya menopang kesejahteraan petani sering kali rawan diselewengkan. Wakil Ketua Macan Asia Indonesia DPC Sampang, M. Sahi, bahkan menegaskan siap berdiri di garis depan untuk mengawal transparansi penggunaan anggaran HIPPA.
Menurut Sahi, dana HIPPA yang digelontorkan pemerintah setiap tahun bukan jumlah kecil. Dana tersebut sejatinya dipakai untuk memperbaiki jaringan irigasi, mendukung kebutuhan kelompok tani, hingga meningkatkan produktivitas pertanian. Namun, di lapangan, tidak sedikit program yang justru mandek atau berakhir dengan hasil setengah hati.
"Anggaran HIPPA ini bukan sekadar angka di APBD. Itu uang rakyat yang diharapkan jadi napas bagi petani. Kalau ada penyimpangan, sama saja merampas hak petani. Kami tidak akan tinggal diam," tegasnya, Jumat (29/8/2025).
Ia menambahkan, indikasi permainan anggaran sering kali muncul dalam bentuk proyek formalitas. Saluran irigasi dibangun seadanya, bantuan kelompok tani tidak merata, bahkan ada yang terhenti di tangan oknum pengelola. “Kami tidak ingin ada lagi program yang hanya indah di atas kertas tapi hampa di lapangan,” kata Sahi dengan nada keras.
Suara lantang Macan Asia sejalan dengan keresahan banyak petani di Sampang. Sejumlah petani di Kecamatan Jrengik dan Kedungdung, misalnya, mengaku jarang merasakan manfaat langsung dari HIPPA. “Kalau musim kemarau, sawah kami tetap kering. Bantuan ada, tapi sering hanya untuk kelompok tertentu. Kami seperti dianaktirikan,” ungkap seorang petani yang enggan disebutkan namanya.
Fenomena ini, menurut Macan Asia, bukan hal baru. Sektor pertanian di Sampang memang kerap jadi ladang proyek yang berakhir tanpa dampak nyata. Alih-alih menjadi solusi, HIPPA seringkali terjebak dalam birokrasi yang berbelit dan kepentingan segelintir pihak. “Petani jangan terus dijadikan korban. HIPPA harus kembali ke tujuan awal: menghidupi petani, bukan menghidupi oknum,” ujar Sahi.
Lebih jauh lagi, Macan Asia Indonesia mendesak pemerintah daerah, aparat pengawas, hingga aparat penegak hukum untuk turun tangan secara serius. Tanpa pengawasan berlapis, anggaran HIPPA hanya akan menambah daftar panjang kasus penyimpangan dana publik di Sampang.
“HIPPA bukan celengan pejabat, HIPPA milik petani. Kalau ada yang coba-coba bermain, kami yang akan berdiri paling depan untuk melawan,” tegas Sahi menutup pernyataannya.
Kini, sorotan publik pun semakin mengingatkan pada bagaimana pemerintah daerah mengelola dana HIPPA. Jika benar-benar serius ingin menyejahterakan petani, transparansi dan akuntabilitas harus jadi prioritas utama. Sebab, tanpa itu, kesejahteraan petani hanya akan terus menjadi janji kosong di atas kertas kebijakan. (Bugar)
