Bogor -Pelitanusantara.com Kinerja DPR RI yang dinilai tidak lagi mewakili rakyat, melainkan lebih sebagai wakil partai, telah memicu kemarahan dan kekecewaan di kalangan masyarakat. Hal ini tidak sekedar menjalankan kegagalan fungsi sebagai penyusun anggaran, pengawas, dan pembuat undang-undang, namun lebih merupakan kegagalan dalam menjalankan amanah rakyat.
DPR RI yang seharusnya menjadi lembaga penyeimbang dan pengawas eksekutif, kini menjadi tidak efektif dalam menjalankan perannya. Mereka lebih mementingkan kepentingan partai dan penguasa daripada kebutuhan rakyat. Contohnya, ketika DPR RI tidak mempersoalkan kenaikan pajak, namun justru merayakan kenaikan gaji mereka sendiri. Ini adalah contoh nyata dari keterbukaan kekuasaan.
Seperti yang dikatakan dalam pribahasa Jawa, "Sing duwe kuwasa ora tansah benar, sing ora duwe kuwasa ora tansah luput." Artinya, "Yang berkuasa tidak selalu benar, yang tidak berkuasa tidak selalu salah." Ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan harus digunakan dengan bijak dan adil.
Kondisi ini semakin parah ketika tidak ada garis yang jelas antara peran legislatif dan eksekutif, terutama ketika ketua umum partai juga dilantik sebagai menteri. Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya bagaimana mungkin legislatif dapat berperan sebagai pengawas dan penyeimbang eksekutif jika ketua partai umum mereka juga diangkat sebagai menteri.
Dalam konteks ini, kiranya pemerintah perlu membuat kebijakan tolak rangkap jabatan untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan independensi serta efektivitas pengawasan. Beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan dalam hal ini adalah Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014).
Seperti yang dikatakan dalam pepatah Tiongkok, "" (Shuǐ néng zài zhōu, yě néng fù zhōu). Artinya, “Udara dapat membawa perahu, tetapi juga dapat menenggelamkan perahu.” Ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan dapat digunakan untuk kebaikan atau keburukan, tergantung pada bagaimana kita menggunakannya.
Pemerintah perlu menggunakan kesempatan yang mereka miliki untuk kemajuan bangsa, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau partai. Rakyat berharap bahwa pemerintah dapat menjadi pemimpin yang benar-benar peduli dengan kebutuhan mereka, bukan hanya menjadi simbol kekuasaan.
Seperti yang dikatakan dalam pribahasa Minahasa, "Torang samua manusia, torang samua basudara." Artinya, "Kita semua manusia, kita semua bersaudara." Hal ini mengingatkan kita bahwa kita harus saling menghormati dan mengutamakan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok.
Dengan demikian, pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar peduli dengan kebutuhan rakyat dan bukan hanya mempertahankan kekuasaan dan kepentingan mereka sendiri. Saatnya bagi pemerintah untuk mendengar suara rakyat dan memberikan empati kepada mereka yang membutuhkan.
Mari kita berharap bahwa rakyat dapat menjadi lebih bijak dan kritis dalam memilih wakil-wakil mereka di pemilu mendatang, sehingga mereka dapat memilih pemimpin yang benar-benar peduli dengan kebutuhan rakyat, bukan hanya kepentingan pribadi atau partai. Dengan demikian, kita dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan lebih adil bagi semua rakyat.
Oleh Kefas Hervin Devananda alias Romo Kefas
