Bangkalan Dugaan ribuan menu nasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikeluhkan siswa siswa SD Mlajah 1, SDN Mlajah 2, SMKN 1, SMKN 3 dan SMAN 3 Bangkalan.
Pasalnya menu yang disajikan diduga mengalami basi dan dikembalikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia program MBG.
Keluhan ini mencuat setelah para siswa menerima makanan tersebut yang kemudian menyampaikan temuan ke pihak sekolah. Beberapa Kepala SMA dan SD Negeri di Bangkalan membenarkan adanya laporan tersebut.
Keluhan tersebut langsung menyita perhatian publik. Pasalnya, MBG yang disalurkan pada Selasa (16/2025) di Bangkalan kota merupakan program prioritas pemerintah pusat untuk meningkatkan gizi pelajar. Namun, jika kualitasnya buruk, tujuan mulia itu justru bisa berbalik membahayakan kesehatan siswa.
Mewakili orang tua siswa Mutmainnah menegaskan agar pengelolaan dapur makan bergizi gratis dilakukan secara ketat sehingga tidak lagi ada temuan makan basi atau tidak layak konsumsi. Jika ditemukan adanya makanan tidak layak harus dihentikan dan tidak boleh didistribusikan.
"Nasinya basi di beberapa sekolah di Bangkalan. Oleh guru-guru serempak di kembalikan karena tidak layak konsumsi. Kami mewakili orang tua siswa meminta dengan tegas kepada pemerintah di Bangkalan khususnya SPPG sebagai penyedia layanan MBG agar lebih diperiksa kembali makanannya sebelum didistribusikan," ungkap Mutmainnah, mewakili orang tua siswa di Bangkalan. Rabu (17/9/2025).
Munculnya keluhan pada program MBG di Bangkalan tak luput jadi atensi pemerhati publik. Ketua Umum LSM Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS) Kabupaten Bangkalan, Abdurahman Tohir menerima informasi di beberapa sekolah menu ribuan makanan MBG dikembalikan oleh guru di beberapa sekolah di Bangkalan Kota, itu terjadi karena adanya masalah kualitas makanan yang disajikan diduga basi.
Abdurahman menilai insiden ini bukan sekadar kesalahan teknis atau masalah logistik biasa. "Ini adalah indikasi kuat bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan MBG sangat lemah, selaku penyedia yakni SPPG perlu diberi teguran keras dan evaluasi menyeluruh dalam pengolahan dan mendistribusikannya," ucap Abdurahman.
Abdurahman mengingatkan bahwa MBG merupakan program baru yang bertujuan untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi sehat selama di sekolah. Namun, kejadian di Bangkalan justru mengancam kesehatan mereka.
"Kalau nasi sudah basi ini bukan lagi soal tidak bergizi atau bergizi. Ini bisa jadi kasus awal pemicu keracunan. Ini menunjukkan bahwa program MBG di Bangkalan lebih dipandang sebagai pencapaian administratif untuk memenuhi target bukan sebagai upaya nyata melindungi kesehatan anak-anak. Program ini harus berorientasi pada manfaat, bukan hanya laporan. Jika tidak, kita sedang membahayakan generasi penerus," paparnya.
Menurut Abdurahman, pihak SPPG yang bertanggung jawab atas distribusi makanan tentu harus benar-benar memastikan bahwa makanan yang di olah layak untuk di makan. Harus ada evaluasi dan memberikan pembinaan lanjutan.
"Pengawasan harus ketat, mulai dari proses masak, penyimpanan, hingga distribusi. Jangan sampai ada lagi makanan yang tidak layak disantap anak-anak lalu didistribusikan. Jika insiden serupa terulang, maka ini bukan lagi kelalaian, tapi diduga ada unsur kesengajaan karena kesehatan anak bukan main-main," paparnya.
Dirinyapun meminta agar semua pihak yang terlibat dalam MBG memperketat pengawasan, mulai dari proses pengadaan bahan, penyimpanan, hingga distribusi. Hal ini penting agar kejadian serupa tidak terulang.
Serta dirinya juga mengapresiasi kepada pihak sekolah khususnya guru-guru di Bangkalan sudah melakukan langkah preventif untuk mengembalikan makanan yang basi dan langkah ini penting dan perlu berkelanjutan.
"Ingat, anak-anak kita butuh asupan sehat, bukan sekadar makanan yang dibagikan asal jadi. Quality control harus diperketat. Saat memasak, SOP wajib dipatuhi oleh penyedia, sehingga makanan yang diterima siswa tetap aman dan layak konsumsi. Pengawasan juga harus dilakukan oleh pihak sekolah khususnya guru-guru dan harus ada instruksi dari dinas pendidikan Bangkalan agar guru juga terlibat dalam hal pengawasan sebelum dikonsumsi," tutupnya. (MzL)
