Cilegon — Proyek rehabilitasi bangunan di SDN 1 Bendungan, Kota Cilegon, menjadi sorotan setelah muncul dugaan penggunaan material bangunan yang dinilai tidak sesuai spesifikasi. Pekerjaan yang seharusnya meningkatkan kenyamanan belajar siswa, disampaikan oleh pihak luar karena diduga dikerjakan tanpa memperhatikan standar mutu yang memadai.
Proyek rekonstruksi ini dilaksanakan oleh PT Zeeshan Indo Perkasa dengan nilai anggaran Rp198.238.239,96, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAU) APBD Kota Cilegon.
Sorotan ini salah satunya datang dari Ketua Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) DPC Cilegon yang melakukan pemantauan langsung ke lokasi proyek.
Pihak GWI mengamati adanya indikasi penggunaan material bangunan yang dinilai tidak optimal, seperti baja ringan dan atap yang dianggap kurang berkualitas, serta tembok yang hanya diperbaiki secara parsial tanpa kesempurnaan menyeluruh. Ketua GWI menyampaikan bahwa pekerjaan ini terkesan tidak maksimal dan penyelidikan lebih mengedepankan efisiensi biaya dibandingkan kualitas.
Pemantauan dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2025, ketika pekerjaan masih berlangsung.
Ketua GWI menyatakan bahwa anggaran pemerintah yang cukup besar seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas yang aman dan layak bagi peserta didik. Namun, adanya dugaan penghematan bahan dan penggunaan material dengan kualitas di bawah harapan dinilai dapat merugikan kepentingan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.
Ketika media awak berusaha mengkonfirmasi hal ini kepada pelaksana proyek yang disebut bernama Iip, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi hingga berita ini diturunkan.
Sementara itu, salah satu pekerja di lapangan yang mengaku sebagai kepala tukang bernama Paiz menyampaikan bahwa sempat terjadi kesalahan pembelian material berupa semen, di mana yang digunakan adalah merek Semen Serang, bukan Tiga Roda seperti yang tertera dalam perencanaan.
Namun, saat dimintai penjelasan lebih lanjut terkait spesifikasi baja ringan yang digunakan, pihak pekerja memilih tidak memberikan keterangan dan menghentikan wawancara.
Atas temuan tersebut, Ketua GWI menyatakan akan melaporkan hasil pemantauan ini kepada instansi terkait agar dilakukan audit dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek.
Romo Kefas
