Sampang — Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) Kabupaten Sampang, H. Suja’i, memberikan perhatian serius terhadap minimnya tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang bertugas di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Omben.
Dari total 20 desa yang berada di Kecamatan Omben, saat ini hanya terdapat 6 PPL yang aktif melakukan pendampingan. Menurut H. Suja’i, idealnya setiap desa memiliki satu penyuluh agar pembinaan kepada petani dapat berjalan maksimal.
“Dengan kondisi sekarang, satu penyuluh harus menangani 3 sampai 4 desa. Ini tentu berpengaruh terhadap efektivitas pembinaan pertanian di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, H. Suja’i juga menyoroti adanya keluhan petani yang diduga tidak mendapatkan pupuk bersubsidi karena faktor administrasi dan dugaan kurang maksimalnya kinerja sebagian oknum pengurus kelompok tani (Poktan). Ia menilai kondisi tersebut diperparah dengan minimnya penyuluh yang bertugas di Kecamatan Omben sehingga sosialisasi kepada petani tidak berjalan optimal.
H. Suja’i menjelaskan bahwa banyak petani yang belum memahami aturan terkait pendataan penerima pupuk bersubsidi. Ketidaktahuan tersebut membuat mereka berisiko tidak terakomodasi dalam sistem, padahal syarat pendataan menjadi dasar utama untuk memperoleh pupuk subsidi sesuai ketentuan pemerintah.
“Ketika saya mempertanyakan hal ini kepada Dinas Pertanian, mereka membenarkan bahwa tenaga penyuluh sangat minim. Seharusnya satu desa satu penyuluh, namun faktanya di Kecamatan Omben dari 20 desa hanya ada 6 penyuluh yang bertugas. Ini berdampak pada kurangnya sosialisasi terhadap petani,” tegasnya.
Ia menambahkan, tanpa edukasi yang memadai, petani dapat menjadi korban kesalahpahaman informasi dan berpotensi dirugikan, terutama terkait akses pupuk bersubsidi. Karena itu, H. Suja’i berharap pemerintah segera menambah jumlah PPL sekaligus memperkuat kegiatan penyuluhan dan sosialisasi agar persoalan pupuk di tingkat petani tidak terus berulang.
Tim
