Jakarta,01 Agustus 2025 - Sinode AM Gereja Protestan di Indonesia (Sinode AM GPI) menyuarakan menyuarakan mendalam dan *keras* atas penguatan pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Mojoroto, Kota Kediri, yang menambah panjang daftar kejadian intoleransi yang merusak sendi-sendi kerukunan antarumata di Indonesia. Pembangunan GKJW Mojoroto dihentikan meskipun telah memenuhi persyaratan esensial dengan dukungan 65 warga sekitar dan 200 jemaat untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah. Tindakan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen pemerintah daerah terhadap jaminan kebebasan beribadah dan hak-hak konstitusional warga negara.
Gelombang intoleransi terhadap umat Kristen semakin dipicu dengan banyaknya kasus teror dan intimidasi, seperti pembubaran retret di Cidahu, pembubaran dan pengrusakan rumah doa di Padang, dan deretan kasus intoleransi lainnya yang menyasar kelompok minoritas agama. Pola ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah seringkali gagal melindungi hak-hak minoritas agama dan lebih cenderung membiarkan tindakan intoleransi terjadi, sehingga *mengancam fondasi kebhinekaan dan keutuhan bangsa*.
Sinode AM GPI mendesak pemerintah pusat untuk mengambil *tindakan tegas dan serius* dalam mengatasi intoleransi gelombang ini. Pemerintah Kota Kediri diminta untuk segera meninjau kembali keputusannya dan memfasilitasi proses perizinan GKJW Mojoroto. Presiden RI juga diminta untuk memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini dan memerintahkan seluruh kepala daerah untuk menjamin hak konstitusional setiap warga negara tanpa diskriminasi.
Sinode AM GPI mendorong kepada semua pihak, khususnya para pemuka agama, untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik-konflik yang timbul. Mari kita contohkan bahwa semangat toleransi dan kerukunan adalah fondasi yang harus terus kita pertahankan bersama untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis dan damai.
Jakarta, 1 Agustus 2025
BPH Sinode Am GPI
CP : Henrik Lokra (081289040077)
Editor Romo Kefas
