Iklan

 


 


Opini Pesimis Dinilai Tidak Mendorong Kemajuan Daerah, Pandangan Ketua PWI Jadi Sorotan Publik

Minggu, 28 September 2025, September 28, 2025 WIB Last Updated 2025-09-29T01:33:57Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini


Sampang – Pernyataan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sampang, Fathor Rahman, terkait penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 menuai tanggapan dari sejumlah pihak. Sebagian menilai penyampaian tersebut perlu dikontekstualisasikan agar tidak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.


Sebelumnya, Fathor Rahman sempat menyampaikan kritik pada agenda Forkopimda di Pendopo Sampang terkait “Penandatanganan Bersama Forkopimda” yang berlangsung dengan simbolisasi damai. Belakangan, pernyataannya yang menyinggung pemangkasan TKD pusat kembali menjadi sorotan karena dinilai dapat ditafsirkan sebagai gambaran bahwa pembangunan di Kabupaten Sampang akan terdampak serius hanya karena adanya penyesuaian anggaran.


Pengamat kebijakan publik, Agus Sugito, memberikan pandangan bahwa pemangkasan TKD tidak otomatis menghambat pembangunan daerah. Menurutnya, narasi mengenai kondisi fiskal sebaiknya disampaikan secara proporsional dan berbasis alternatif solusi.


“Pemangkasan TKD memang realitas anggaran, tapi jangan sampai dijadikan alasan untuk menimbulkan kekhawatiran publik. Justru momentum ini harusnya menjadi ujian bagi kepala daerah untuk lebih kreatif menggali potensi lokal,” ujar Agus Sugito.


Agus menilai, pernyataan publik yang disampaikan tanpa basis data dan alternatif kebijakan dapat memberi kesan bahwa daerah tidak memiliki ruang gerak selain mengandalkan dana pusat.


“Kalau wartawan atau ketua organisasi profesi ikut menyampaikan isu fiskal negara tanpa data dan tanpa opsi kebijakan alternatif, yang bisa muncul adalah pesimisme publik. Padahal fungsi kontrol bukan hanya mengkritik, tapi juga memberi edukasi agar masyarakat tetap percaya pada kapasitas daerah,” lanjutnya.


Ia juga melihat bahwa pemotongan TKD yang dialihkan ke kementerian atau lembaga dapat menjadi peluang pembangunan sektoral apabila pemerintah daerah mampu berjejaring dan mengakses program pusat.


“Jangan sampai publik menerima narasi tunggal yang cenderung menyalahkan pusat, sementara potensi pendapatan asli daerah (PAD) atau inovasi program belum dimaksimalkan. Jika narasi seperti itu berkembang tanpa penjelasan alternatif, masyarakat bisa terbentuk pada pola pikir pasif, bukan ikut berkontribusi,” tutup Agus Sugito.



Tim

Komentar

Tampilkan

Terkini